Visitasi MPP Kota Probolinggo, Ini Catatan dari Biro Organisasi Jatim

PROBOLINGGO – Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan pelayanan publik yang ada di wilayahnya. Salah satunya adalah Kota Probolinggo. Jumat (15/12), visitasi oleh Sub Koordinator Tata Laksana Pelayanan Publik Amalia Pramudian Sari memberikan beberapa catatan untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Mangga ini. 

            Tiba di MPP yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat itu, Amalia disambut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo Muhammad Abas. Mereka berkeliling melihat secara langsung meja-meja pelayanan instansi yang ada di dalam MPP. Selain itu, sarana prasarana pendukung lainnya pun ikut dipantau. 

Menurut Amalia, pembinaan yang dilakukan selaras dengan core utama Kemenpan RB yakni bersama-sama mendata, mendorong kabupaten/kota untuk menyelenggarakan MPP. Sebenarnya, menurutnya, MPP Kota Probolinggo sudah mengawali MPP di Jawa Timur. Namun, belum secara sah diakui oleh Kemenpan RB. 

            “Kurang apa? Maka kami cek ke lapangan. Sebenarnya mana-mana yang kurang sudah ter-record (sudah diperhatikan oleh MPP Kota Probolinggo) karena anggaran tahun depan akan dipenuhi semua. MPP tidak bangunan saja tetapi layanan terintegrasi itu yang terutama dari instansi vertikal, provinsi, kabupaten dan kota sehingga masyarakat mendapat on stop service,” tegas Amalia. 

            Beberapa masukan dari Biro Organisasi terkait penyempurnaan pelayanan dalam MPP antara lain ruang laktasi dekat dengan tempat bermain anak. Ruang laktasi harus menyediakan kulkas, tempat cuci tangan, kasur yang empuk karena membutuhkan keamanan dan nyaman untuk bayi. 

            Selain itu, kenyamanan MPP dengan ruangan yang dingin harus menjadi perhatian bagi pengelola MPP yakni DPMPTSP. Interior berupa kursi pun diupayakan lebih eye catching.  Amalia juga memberi masukan meminimalisir banner dalam penyampaian informasi, dengan beralih ke layar LED atau pigora akrilik. 

            “Ruang kosong diberi identitas yang Kota Probolinggo banget. Bisa mural dengan desain batik atau kekhasan kota ini apa dan lain lain. Kemudian survey kepuasan masyarakat untuk MPP juga harus ada. Dan, MPP akan sepi jika tidak ada daya tarik. Memang dibutuhkan keinovatifan dan komitmen,” ungkap Amalia yang siang itu didampingi Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo. 

“Gedung sudah bagus dan besar, tidak semua punya di Jawa Timur. Ke depan bisa segera menarik instansi vertikal, stakeholder untuk mengisi (MPP) meramaikan. Terus eksisting ya, karena membangunnya mudah tapi mempertahankan sulit. Dibutuhkan komitmen dalam pengelolaan MPP,” imbuh Amalia lagi.

Sementara itu, Penata Perizinan Madya, Sri Lestari menyatakan, sarana dan prasarana akan dipenuhi pada tahun 2024. Sedangkan survei kepuasan masyarakat MPP akan menunggu dari Bagian Organisasi dan Biro Organisasi Jawa Timur. “Kalau survei di DPMPTSP sudah kami lakukan, dua kali dalam satu tahun. Forum Konsultasi Publik juga sudah dilaksanakan. Terkait kendala-kendala akan kami penuhi di 2024," katanya. 

Ari – pangilan Sri Lestari, pihaknya juga menyampaikan perlunya dibentuk UPT MPP agar pengelolaan anggaran dan manajemen building serta SDM bisa dikendalikan dalam lembaga tersebut. “Memang dibutuhkan komitmen untuk pelaksanaannya. Suistanable, tidak berhenti pada inovasi tertentu dan harus di-SK-kan atau legalisasi lembaga yang mengurus MPP. Intinya, manajerial perlu diperkuat lebih professional sehingga MPP mempunyai power untuk mengatur semuanya,” imbuh alumn STPDN ini.