Monev Pelayanan di MPP Kota Probolinggo, Anggota DPRD Tekankan Sejumlah Hal, Apa Saja?

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Triwulan I Tahun 2025 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo

PROBOLINGGO – “Tentunya berkaitan dengan pelayanan publik ini sangat penting. Karena kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama meski tugas dan fungsi berbeda. Pelayanan publik harus memberikan kenyamanan, kecepatan dan juga kemudahan. Tidak ada lagi birokrasi ruwet bertele-tele. Saya yakin, di Kota Probolinggo tidak demikian. Tetapi harus saling mengingatkan untuk pelayanan yang semakin baik,” buka Masda Putri Amelia, anggota Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo.

Hal ini disampaikan Masda dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Triwulan I Tahun 2025 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo, Rabu (16/4) di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).


Selain Masda, anggota DPRD Komisi 3, Dasno juga menjadi narasumber dalam rapat yang dipimpin Sekretaris DPMPTSP Purwantoro Noviyanto dan diikuti seluruh instansi Pemerintah Kota Probolinggo penyelenggara pelayanan di MPP.

Masih menurut Masda, MPP merupakan reformasi birokrasi dari pelayanan publik yang membutuhkan kerja sama yang kuat antar instansi dan kesadaran Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang memiliki tugas melayani masyarakat yang banyak tantangan dan kendala. Petugas pelayanan harus memahami aturan-aturan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

Ia pun mengaku sering mendapat keluhan masyarakat. Terkadang masih ada instansi tertentu yang pelayananya kurang mengenakan. Seperti, kurang senyum dan kurang dapat dipahami saat memberikan penjelasan. “Saat mendapat masukan itu, kami terima sebagai konsekuensi. Jangan sampai antikritik, karena kritikan itu bisa memperbaiki diri kita ke depannya,” ujar Masda, anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.

Sementara itu, Anggota DPRD Dasno menyoroti tentang pelayanan publik yang prima di MPP diharapkan dapat meningkatkan PAD di Kota Probolinggo. “Selain itu juga perlu adanya sinergi kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan yang pro investasi di Kota Probolinggo,” katanya.


Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP, Sri Lestari menegaskan semua penyelenggara pelayanan di MPP dapat memperhatikan masukan dari anggota DPRD. “Kami berharap pelayanan lebih maksimal pada masyarakat. Melayani dengan sepenuh hati,” imbuhnya.

Tujuan melaksanakan pelayanan, lanjut Ari-panggilannya, selain bertugas untuk bekerja sehari-hari juga melaksanakan Amanah yang telah diberikan. Ia menyadari di MPP, banyak kendala dan tantangan. “Dari instansi penyelenggara pelayanan di MPP, ada yang mengeluarkan produk layanan. Ada juga yang hanya informasi bukan produk. Nah, ini akan kami evaluasi nantinya,” ujar Ari.

Sekretaris DPMPTSP Purwantoro Noviyanto menambahkan, monev seperti ini akan secara rutin dilaksanakan dalam upaya mengetahui capaian kinerja pelayanan MPP. “Kita dapat mengevaluasi adanya kendala teknis dan non teknis, menjaring saran masukan dari masing-masing gerai Perangkat Daerah. Serta rencana perbaikan pelayanan MPP ke depannya agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” serunya.

Selanjutnya, MPP sedang mempersiapkan pelayanan drive thru, penandatanganan komitmen bersama (lanjutan), peningkatan layanan OSS dan Mal Pelayanan Publik Daerah (MPPD). (fa)


LINK TERKAIT